KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH PADA OPD

Dr. Imanuel Gurik, S.E., M.Ec.Dev.

Birokrat dan Pemerhati Pembangunan Papua

Perencanaan Bukan Sekadar Dokumen

Selama berada dalam lingkungan birokrasi pemerintahan daerah, saya melihat satu persoalan yang hampir selalu muncul dari tahun ke tahun: apa yang direncanakan belum tentu sama dengan apa yang akhirnya dianggarkan. Padahal, kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh konsistensi antara keduanya.

Setiap tahun OPD disibukkan dengan penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Proses tersebut penting, tetapi kita perlu bertanya lebih jauh: apakah seluruh dokumen itu benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan penggunaan anggaran?

Perencanaan seharusnya berangkat dari persoalan nyata masyarakat. Kita harus mengetahui masalah yang hendak diselesaikan, siapa yang membutuhkan pelayanan, target apa yang ingin dicapai, berapa sumber daya yang diperlukan, dan perubahan apa yang diharapkan terjadi.

Karena itu, perencanaan tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administrasi. Perencanaan harus menjadi komitmen pembangunan.

Ketika Rencana dan Anggaran Tidak Berjalan Seirama

Dalam praktiknya, kita masih menemukan program yang telah direncanakan tetapi tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Sebaliknya, terkadang muncul kegiatan pada tahap penganggaran yang sebelumnya tidak menjadi prioritas dalam perencanaan.

Persoalan lainnya adalah target yang terlalu besar dengan dukungan anggaran yang terlalu kecil. OPD akhirnya memiliki banyak kegiatan, tetapi daya ungkitnya terhadap pencapaian sasaran pembangunan rendah.

Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian. Ketika rencana dan anggaran tidak berjalan seirama, yang terganggu bukan hanya administrasi pemerintahan, tetapi juga pencapaian target pembangunan.

OPD Menjadi Penentu Konsistensi

OPD mempunyai posisi strategis karena di tingkat inilah kebijakan pembangunan diterjemahkan menjadi program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target dan kebutuhan anggaran.

Kepala OPD, sekretaris, pejabat perencana, pengelola program dan pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang sama. Perencanaan tidak boleh berjalan sendiri dan bagian keuangan tidak boleh bekerja sendiri. Keduanya harus bertemu pada satu pertanyaan: hasil apa yang ingin kita capai dengan anggaran yang tersedia?

Hubungan antara RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD harus tetap terjaga ketika masuk ke KUA-PPAS, RKA OPD, APBD hingga DPA OPD. Jangan sampai arah pembangunan berubah hanya karena proses telah memasuki tahapan penganggaran.

Berani Menentukan Prioritas

Keterbatasan fiskal merupakan kenyataan yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah. Kita tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan dalam satu tahun anggaran.

Karena itu, konsistensi juga membutuhkan keberanian menentukan prioritas.

Menurut saya, lebih baik anggaran diarahkan secara memadai untuk menyelesaikan beberapa persoalan prioritas daripada dibagi ke terlalu banyak kegiatan tetapi tidak menghasilkan perubahan berarti.

Efisiensi bukan sekadar mengurangi anggaran. Efisiensi adalah memastikan bahwa setiap rupiah ditempatkan pada kegiatan yang mempunyai hubungan paling kuat dengan sasaran pembangunan.

Papua Membutuhkan Anggaran yang Lebih Tajam

Persoalan konsistensi menjadi semakin penting ketika kita berbicara tentang Papua. Kondisi geografis yang luas dan sulit, penyebaran penduduk, keterbatasan konektivitas serta mahalnya biaya pelayanan publik membuat perencanaan pembangunan Papua tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang biasa-biasa saja.

Kebutuhan masyarakat masih besar, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, listrik, infrastruktur dasar, konektivitas hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dana Otonomi Khusus, transfer pemerintah pusat, pendapatan daerah dan berbagai sumber pembiayaan lainnya harus mampu diterjemahkan menjadi perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.

Kita tidak cukup mengatakan bahwa anggaran sudah terserap. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang berubah setelah anggaran itu dibelanjakan?

Dari Serapan Anggaran Menuju Hasil Pembangunan

Selama ini keberhasilan OPD sering mendapat perhatian besar dari sisi persentase realisasi anggaran. Serapan memang penting, tetapi serapan tinggi tidak otomatis berarti kinerja pembangunan juga tinggi.

Anggaran seharusnya dinilai dari hasilnya. Jika anggaran pendidikan meningkat, kita perlu melihat perubahan kualitas dan akses pendidikan. Jika anggaran kesehatan bertambah, kita harus melihat apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan. Jika anggaran ekonomi masyarakat dialokasikan, kita perlu mengetahui apakah pendapatan dan kemandirian masyarakat ikut meningkat.

Dengan demikian, orientasi pengelolaan APBD harus bergerak dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi menghasilkan manfaat.

Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Pada akhirnya, konsistensi perencanaan dan penganggaran bukan sekadar persoalan teknis pemerintahan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.

Masyarakat tidak terlalu berkepentingan dengan banyaknya dokumen yang kita hasilkan. Mereka menunggu jalan yang dapat dilalui, sekolah yang berfungsi, tenaga kesehatan yang hadir, air bersih yang tersedia, ekonomi keluarga yang membaik dan pelayanan pemerintah yang semakin dekat.

Karena itu, saya memandang prinsip konsistensi dengan sederhana: apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus masuk dalam perencanaan; apa yang direncanakan harus memperoleh dukungan anggaran; apa yang dianggarkan harus dilaksanakan; dan apa yang dilaksanakan harus memberikan hasil.

Jangan merencanakan sesuatu yang tidak akan kita biayai, dan jangan membiayai sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan.

APBD bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan. Di balik setiap rupiah terdapat kebutuhan, harapan dan hak masyarakat untuk memperoleh pembangunan yang lebih baik.

#Perencanaan Daerah, Penganggaran Daerah, APBD, OPD, RKPD, RPJMD, Renja OPD, KUA-PPAS, RKA OPD, DPA OPD, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Kebijakan Publik, Pembangunan Papua, Otonomi Khusus Papua, Efektivitas Anggaran, Kinerja OPD, Imanuel Gurik.

← Semua artikel